Lebong, dipatriot.com — Kekhawatiran gagal musim tanam tahun ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bingin Kuning. Warga di Kecamatan Amen, khususnya Desa Nangai Tayau 1, Nangai Tayau, dan Paya Embik, juga dilanda keresahan serupa. Sejak era Bupati pertama hingga masa kepemimpinan Kopli Ansori, ratusan hektar sawah mereka tak ubahnya seperti sawah tadah hujan.
Penyebabnya, Irigasi BK 13 yang menjadi sumber kehidupan bagi lahan pertanian di kawasan tersebut mengalami kerusakan parah dan nyaris tak tersentuh oleh Dinas PUPRHUB Kabupaten Lebong. Baik peningkatan konstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan rutin berupa normalisasi irigasi, tidak pernah dilakukan secara berarti semenjak zaman Dalhadi Umar sampai era Kopli Ansori.
Keluhan Warga: Dari Swadaya ke Air Hujan
Ek, salah seorang warga Nangai Tayau yang sawahnya bergantung pada aliran irigasi BK 13, mengungkapkan kepada dipatriot.com, Rabu Pagi (26/8/2026), bahwa persoalan ini sudah berlangsung sangat lama. Menurutnya, pernah dilaporkan pada zaman Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PUPRHUB, Arman, namun hingga kini tidak ada tanggapan nyata.
“Ini dari zaman bupati pertama dulu, kami bergantung dengan swadaya dan air hujan. Pernah dilapor zaman Kepala PU Arman, katanya ‘iya’ saja,” ujar Ek dengan nada kecewa.
Desa Nangai Tayau sendiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Bersama dengan Nangai Tayau 1 dan Paya Embik, ketiga desa ini menjadi kawasan pertanian yang menggantungkan Air Persawahan pada Irigasi BK 13.
Tampak Bangunan Irigasi BK 13 Sudah Hancur
Air Ada Tapi Sering Ditutup
Keluhan senada disampaikan oleh Arsyad, warga lainnya yang sawahnya menggunakan air dari irigasi yang sama. Ia menjelaskan bahwa air sebenarnya masih ada, namun sering ditutup oleh pihak yang sawahnya berada di dekat bak penampungan. Hal ini terjadi karena bangunan irigasi sudah hancur sehingga jika air dibuka besar, air akan meluap masuk ke sawah mereka.
“Ini pak, karena bak induk sering ditutup orang sawahnya dekat bak. Karena kalau dibuka air besar, air masuk ke sawah mereka karena bangunan sudah hancur. Tolong sampaikan ke bupati pak, apa perlu kami demo?” jelas Arsyad dengan nada kesal.
Arsyad berharap di zaman kepemimpinan Bupati Azhari saat ini persoalan ini bisa teratasi. Pasalnya, mereka sudah menderita bertahun-tahun.
Tampak Tumpukan Sampah Bukan Air Mengalir Ke Sawah Masyarakat
Respon Dinas PUPRHUB: Akan Turun Lapangan
Saat dikonfirmasi dipatriot.com, Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPRHUB, Hazsaras Eko Sukmana, SE, menyatakan akan segera terjun ke lokasi untuk mengecek fisik sesuai laporan masyarakat.
“Iya, kami sesegera mungkin akan terjun dan mengeceknya pak,” jawab Eko singkat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PUPRHUB, Indra Gunawan, berjanji akan mengoordinasikan dengan bidang SDA untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan.
“Saya akan koordinasikan dengan bidang SDA apa perlu dilakukan, apa langkah jangka pendek. Masalahnya ini musim kemarau dan masyarakat sangat butuh air untuk turun sawah,” ungkap Indra.
Dana Pemeliharaan Rutin Menguap?
Sementara itu, Kabid PSP Dinas Pertanian dan Perikanan memberikan tanggapan sama akan koordinasi dengan pimpinan dan Bidang SDA PUPRHUB.” Siap pak terimakasih informasinya kami akan koordinasikan dengan kabid SDA PUPR terkait lokasi dimaksud dan dengan stakeholder terkait pak. ” Singkat Jimi selaku Kabid PSP Disperkan Lebong.
Yang menjadi pertanyaan publik adalah keberadaan dana pemeliharaan rutin di bidang SDA yang seharusnya dialokasikan setiap tahun. Hal ini disampaikan oleh Domer Andiko yang mempertanyakan kemana uang tersebut digunakan, terlebih lagi persoalan ini menyangkut ketahanan pangan yang sedang menjadi isu nasional.
“Coba kita pelajari dan kroscek kemana dana pemeliharaan rutin dari tahun 2025 ke bawah itu,” tutup Domer.
Ancaman bagi Ketahanan Pangan
Kerusakan Irigasi BK 13 ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Kabupaten Lebong. Ratusan hektar sawah yang seharusnya produktif kini terancam gagal panen akibat minimnya pasokan air. Masyarakat yang sudah bertahun-tahun bergantung pada swadaya dan air hujan kini berharap ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Azhari.
Warga pun mengancam akan melakukan demonstrasi jika persoalan ini tidak segera ditangani. Mereka ingin pemerintah hadir dan menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut sejak era bupati pertama hingga kini. (4W1D)
Komentar