LEBONG.Dipatriot.com – Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H., memberikan peringatan tegas dan mengancam akan melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II dan III yang tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lebong, Senin (22/9/2025) siang. Ketidakhadiran sejumlah pejabat tinggi daerah ini memantul menjadi isu politik, yang oleh pengamat dan aktivis ditafsirkan sebagai indikator melemahnya kewibawaan dan legitimasi Bupati.
Rapat paripurna yang berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB di Sekretariat DPRD Lebong itu agendanya cukup vital, yaitu penyampaian nota pengantar Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, serta nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PDAM dan Raperda Pengarusutamaan Gender. Bupati Azhari hadir didampingi Wakil Bupati, Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si.
Namun, di tengah agenda penting tersebut, kursi untuk pejabat eselon II dan III terlihat banyak yang kosong. Usai rapat, Bupati Azhari tak menyembunyikan kekecewaannya. Kepada awak media, ia menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Lebong, Dr. E. Syarifudin, S.Sos., M.Si., untuk memberikan peringatan (warning) resmi kepada pejabat yang bersangkutan.
Dengan senyum yang tak sepenuhnya menutupi ketegasan pesannya, Bupati Azhari juga menyinggung kemungkinan adanya pergantian atau mutasi jabatan. “Sudah saya minta Pj. Sekda untuk memberikan peringatan. Kita lihat nanti, jika perlu ada penyesuaian,” ujarnya, seperti dikutip dari pantauan di lokasi.
Pengamat: Ini Bentuk Perlawanan Terselubung, Kewibawaan Sudah Jatuh
Fenomena mangkirnya pejabat ini tidak luput dari sorotan pengamat dan tokoh masyarakat setempat. Arwan Basirin, seorang tokoh masyarakat Lebong, menilai ketidakhadiran massal tersebut adalah alarm serius bagi kepemimpinan Bupati Azhari.
“Banyaknya tidak hadirnya para pejabat dalam acara resmi daerah suatu indikasi mereka sudah tidak sepaham dan wibawah pemimpin daerah sudah jatuh. Ini suatu bentuk perlawanan tersembunyi. Mungkin mereka tidak berani terang-terangan karena takut dengan jabatan dan posisi mereka,” kata Arwan ketika dihubungi untuk dimintai tanggapannya.
Arwan mengimbau Bupati Azhari untuk menjadikan kejadian ini sebagai bahan introspeksi diri, bukan sekadar direspons dengan ancaman. “Bupati dalam hal ini bapak Azhari jangan jadikan itu suatu masalah, jadikan ini bahan introspeksi diri. Kalau diancam dengan mutasi, masalah jadi besar,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan represif seperti ancaman mutasi justru berpotensi memicu konflik yang lebih dalam. Ia mendorong adanya komunikasi dan pendekatan persuasif untuk menemukan akar masalah ketidakhadiran para pejabat tersebut.
Rapat Dipimpin Pimpinan DPRD
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I, Ahmad Lutfi. Kehadiran pimpinan eksekutif dan legislatif dalam rapat ini menunjukkan tingkat pentingnya materi yang dibahas, terutama R-APBD Perubahan 2025 yang akan menentukan arah pembiayaan pembangunan daerah untuk sisa tahun anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari Pj. Sekda Lebong mengenai bentuk peringatan yang akan diberikan dan daftar lengkap pejabat yang absen. Insiden ini menyisakan tantangan besar bagi Bupati Azhari, tidak hanya dalam menegakkan kedisiplinan birokrasi, tetapi juga dalam membangun kembali kohesi dan kewibawaan di lingkungan pemerintahannya sendiri. (yogie/dpt )
Komentar